Furniture Indonesia

Pendahuluan

Furniture merupakan salah satu produk manufaktur ekspor penting Indonesia.

Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor industri furniture Indonesia untuk HS 9401–9403 pada 2025 sekitar USD 1,84 miliar, dengan Amerika Serikat menyerap sekitar 53,3% ekspor. Pada kuartal I 2026, nilai ekspornya sekitar USD 458,56 juta.

Tetapi kalau ingin masuk bisnis furniture ekspor, jangan mulai dari pertanyaan:

• “Furniture Indonesia biasanya dijual berapa per container?”
• Buyer tidak membeli “furniture” secara umum.

Buyer membeli kombinasi:

product type + material + dimension + construction + finishing + quality + packaging + compliance.

Furniture Indonesia Bukan Satu Produk

Furniture dapat masuk ke segmen yang sangat berbeda.

HS internasional sendiri membedakan furniture berdasarkan fungsi dan material. Heading 9401 mencakup seats, sedangkan 9403 mencakup furniture lainnya; di dalamnya masih dibedakan lagi antara kayu, metal, plastik, bamboo, dan rattan.

Artinya:

teak dining table, rattan chair, dan upholstered wooden sofa bukan produk ekspor yang sama.

Material Harus Dijelaskan sejak Awal

Buyer biasanya ingin tahu material aktual yang digunakan.

Misalnya:

• teak
• mahogany
• acacia
• mindi
• plywood
• MDF
• rattan
• bamboo
• metal
• upholstery material
• kombinasi beberapa material

Khusus furniture berbahan kayu, species dan sumber bahan baku menjadi semakin penting karena berkaitan dengan legalitas, sustainability, traceability, dan requirement negara tujuan.

Sistem SILK Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa SVLK digunakan untuk memastikan kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal serta dapat ditelusuri dari asal bahan baku sampai pengolahan dan perdagangan.

Karena itu quotation seperti:

• “Solid Wood Furniture.”
• masih kurang jelas.

Lebih baik tuliskan:

Solid Teak Wood Dining Table, Indoor Use, Natural Finish, Knock Down Construction

Buyer langsung lebih memahami produknya.

Jangan Menjual “Export Quality Furniture” Tanpa Specification

Kata:

• Premium
• Grade A
• Export Quality

tidak cukup untuk membuat buyer memahami kualitas furniture.

Parameter yang lebih berguna dapat berupa:

Indonesia juga mempunyai berbagai SNI yang spesifik untuk jenis furniture tertentu, misalnya kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan berbagai produk furniture kayu, bambu, serta rotan.

Artinya, tidak ada satu SNI tunggal yang otomatis menjadi specification seluruh furniture ekspor.

Buyer bisa mempunyai internal testing dan performance requirement sendiri.

Drawing dan Approved Sample Sangat Penting

Furniture berbeda dari commodity product karena dimensi dan konstruksi bisa sangat spesifik.

Buyer dapat mengirim:

• technical drawing
• dimension
• material requirement
• finishing code
• hardware specification
• packaging instruction
• labeling requirement
• assembly instruction

Karena itu jangan hanya mengandalkan foto WhatsApp.

Satu perbedaan kecil pada:

• height, width, thickness, joint, screw, color, atau finishing
• bisa membuat produk dianggap tidak sesuai.

Approved sample idealnya kemudian diterjemahkan menjadi production specification yang bisa digunakan factory untuk QC.

Knock Down vs Fully Assembled Bisa Mengubah Costing

Furniture dapat dikirim dalam bentuk:

Fully Assembled

Barang sudah dirakit penuh.

Keuntungannya, buyer menerima produk siap pakai.

Tetapi volume pengiriman biasanya lebih besar.

Knock Down / KD

Produk dikirim dalam beberapa komponen dan dirakit di destination.

Keuntungannya bisa berupa efisiensi loading dan container utilization.

Tetapi buyer akan semakin memperhatikan:

• hardware
• drilling precision
• assembly instruction
• missing parts
• packaging protection

Karena itu jangan menghitung harga furniture hanya berdasarkan:

• harga factory per piece.
• Furniture export costing sangat dipengaruhi oleh:
• CBM + packing dimension + loading efficiency + container utilization.

Packaging Adalah Bagian dari Produk

Furniture mempunyai risiko damage selama handling dan transportasi.

Buyer bisa meminta:

• carton box
• corner protection
• foam
• wrapping
• honeycomb
• edge protector
• individual packing
• palletization
• drop-test requirement
• shipping mark

Untuk furniture dengan kaca, marble, stone, atau bagian dekoratif tertentu, packaging risk menjadi lebih tinggi.

Karena itu seller harus mengetahui:

berapa CBM setelah packing, bukan hanya ukuran barang sebelum packing.

Container tidak dijual berdasarkan jumlah kursi.

Container mempunyai keterbatasan volume.

HS Code Furniture Tidak Bisa Disamaratakan

Secara internasional, furniture terutama berada pada Chapter 94.

Beberapa kelompok utamanya:

Di dalam Heading 9403 masih ada klasifikasi berbeda untuk metal office furniture, wooden office furniture, wooden kitchen furniture, wooden bedroom furniture, other wooden furniture, plastic furniture, bamboo furniture, dan rattan furniture.

Jadi jangan mengatakan:

• “HS furniture adalah 9403.”
• Contohnya, kursi bisa masuk Heading 9401, bukan 9403.

Material dan fungsi produk menentukan klasifikasinya.

Furniture Kayu dan SVLK

Untuk furniture berbahan kayu, legalitas sumber kayu bukan sekadar cerita marketing.

SILK Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa kayu dari sumber hutan hingga industri harus dapat diverifikasi legalitasnya, dan produk kayu untuk ekspor menggunakan sistem Dokumen V-Legal untuk menjamin bahan bakunya berasal dari sumber legal.

Pada 2026, pemerintah juga masih aktif memperkuat SVLK dan pengakuan internasional terhadap sistem legalitas produk hasil hutan Indonesia.

Tetapi jangan membuat kesimpulan:

“Semua furniture apa pun materialnya wajib V-Legal.”

Furniture metal, plastik, rattan, bamboo, dan mixed-material mempunyai treatment klasifikasi dan requirement yang dapat berbeda.

Untuk furniture kayu:

cek HS Code aktual + scope produk kehutanan + requirement V-Legal melalui INSW/SILK sebelum shipment.

Payung kebijakan ekspor Indonesia saat ini tetap Permendag Nomor 23 Tahun 2023, yang terakhir telah mengalami perubahan kelima melalui Permendag Nomor 12 Tahun 2026.

EUDR untuk Furniture Kayu ke Uni Eropa

Kalau target market adalah Uni Eropa, ada satu layer tambahan: EU Deforestation Regulation atau EUDR.

Furniture kayu tertentu memang masuk dalam scope Annex I EUDR, termasuk wooden seats pada ex 9401 dan wooden furniture tertentu seperti 940330, 940340, 940350, 940360, serta parts 940391.

Berdasarkan jadwal EUDR terbaru, kewajiban utama dijadwalkan berlaku mulai 30 Desember 2026, sementara kategori micro/small tertentu mendapat periode sampai 30 Juni 2027.

Karena sekarang masih Agustus 2026, exporter yang membidik buyer EU sebaiknya sudah mulai menyiapkan:

• wood species
• supplier identity
• source of timber
• traceability
• geolocation data bila relevan
• supply-chain records
• supporting legality documents

SILK sendiri telah mengembangkan SVLK+ dengan fitur geolocation sumber bahan baku, yang menunjukkan arah sistem Indonesia juga bergerak ke traceability yang semakin detail.

Phytosanitary dan Fumigation: Jangan Digeneralisasi

Pertanyaan yang sering muncul:

• “Furniture kayu harus fumigasi nggak?”
• Jawabannya tidak bisa disamaratakan.

Pada Juli 2026, Badan Karantina Indonesia mencatat ekspor perabotan kayu ke Jepang yang diperiksa secara administratif dan fisik, dipastikan bebas target pest, memiliki SVLK, lalu diterbitkan Phytosanitary Certificate.

Tetapi itu tidak berarti:

• “semua furniture ke semua negara pasti wajib Phytosanitary Certificate.”
• Requirement harus dilihat berdasarkan:
• material + degree of processing + destination requirement.
• Hal lain yang sering tertukar adalah ISPM 15.

ISPM 15 pada dasarnya mengatur wood packaging material seperti pallet, crate, dan dunnage dari raw wood, bukan otomatis specification untuk furniture yang sedang dikirim.

Jadi bisa saja furniturenya tidak membutuhkan treatment tertentu, tetapi wooden pallet atau crate yang digunakan untuk packing harus memenuhi ISPM 15.

Siapa Buyer Furniture Indonesia?

Buyer furniture dapat datang dari beberapa segmen.

Kemendag sendiri pada 2026 masih mendorong perluasan pasar furniture melalui IFEX, business matching, dan market intelligence untuk outdoor furniture; fokus yang diangkat termasuk struktur harga, distribution channel, sustainability, dan perubahan tren desain global.

Jadi jangan mencari:

• “furniture buyer”
• secara terlalu luas.

Cari buyer berdasarkan:

product + style + material + market positioning.

Dokumen Ekspor Furniture

Dokumen shipment umumnya dapat mencakup:

• Commercial Invoice
• Packing List
• PEB
• NPE
• Bill of Lading
• Certificate of Origin bila diperlukan
• Dokumen V-Legal bila applicable
• Phytosanitary Certificate bila required
• treatment certificate bila required
• test report sesuai buyer
• inspection report
• EUDR-supporting traceability information untuk supply chain EU bila relevan

Requirement akhirnya harus dicek berdasarkan:

HS Code + material + country of destination + buyer requirement.

Untuk standar teknis negara tujuan, Kemendag juga menyediakan LAMANSITU yang memuat informasi persyaratan mutu ekspor furniture untuk beberapa market.

Workflow Ekspor Furniture yang Lebih Aman

Alur yang lebih masuk akal:

Bukan:

Misalnya buyer mengatakan:

• “We need teak dining chairs.”
• Jangan langsung kirim harga.

Tanyakan:

• indoor atau outdoor?
• solid teak atau kombinasi material?
• dimension?
• KD atau assembled?
• finishing?
• upholstery?
• moisture requirement?
• testing requirement?
• packaging specification?
• destination?
• annual quantity?
• SVLK/EUDR requirement?
• target price atau retail positioning?

Baru setelah itu quotation mempunyai konteks.

Kesimpulan

Furniture Indonesia mempunyai peluang besar karena kita tidak hanya menjual bahan baku.

Kita menjual:

material + craftsmanship + design + manufacturing + finishing + packaging + compliance.

Nilai ekspor furniture Indonesia pada 2025 mencapai sekitar USD 1,84 miliar untuk HS 9401–9403, tetapi persaingan global juga semakin terkait dengan harga, sustainability, traceability, dan kemampuan memenuhi specification buyer.

Untuk furniture kayu, eksportir harus memahami SVLK dan legalitas bahan baku. Untuk beberapa produk kayu tujuan EU, EUDR juga menjadi isu penting. Untuk shipment tertentu, phytosanitary atau treatment dapat diminta negara tujuan.

Jadi jangan hanya menawarkan:

• “Indonesian Furniture.”
• Tawarkan:

Indonesian Furniture dengan material, dimension, construction, finishing, quality control, packaging, traceability, dan compliance yang jelas.

Referensi Utama

• Kementerian Perindustrian: data ekspor industri furniture Indonesia 2025 dan kuartal I 2026.
• Kementerian Perdagangan / Ditjen PEN: IFEX 2026 dan market intelligence outdoor furniture.
• Kementerian Kehutanan, SILK: SVLK, legalitas bahan baku, traceability, dan Dokumen V-Legal.
• Kementerian Perdagangan, JDIH: Permendag 23 Tahun 2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Permendag 12 Tahun 2026.
• United Nations Statistics Division: struktur HS Chapter 94, Heading 9401 dan 9403.
• Badan Standardisasi Nasional: SNI berbagai kategori furniture.
• European Union / EUR-Lex: furniture kayu dalam Annex I EUDR dan timeline implementasi terbaru.
• Badan Karantina Indonesia: pengawasan perabotan kayu ekspor dan penerbitan phytosanitary sesuai requirement shipment.
• International Plant Protection Convention: ISPM 15 untuk wood packaging material dalam perdagangan internasional.